Tragedi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian yang sedang bertugas melayani warga. Insiden penembakan yang dikaitkan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) memicu kecaman sekaligus desakan agar aktivis dan lembaga hak asasi manusia tidak tinggal diam.
Peristiwa terjadi di Kampung Muliama, Distrik Muliama, pada Rabu, 9 September 2026. Korban adalah AR (49), Kepala Bidang Peternakan; AAM (35), dokter hewan; dan WB (24), pegawai Dinas Pertanian. Dua orang meninggal di lokasi, sementara satu korban sempat dibawa ke RSUD Wamena sebelum dinyatakan meninggal dunia.
Konteks tugas pelayanan yang diserang
Ketiga pegawai berada di lapangan dalam rangka program pemerintah yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk aspek pangan dan peternakan. Mereka datang untuk membantu, bukan untuk berkonfrontasi. Fakta ini yang membuat banyak pihak menilai serangan tersebut sebagai tindakan biadab dan tidak dapat ditoleransi.
Koordinator Nasional Kawan Indonesia, Arief Darmawan, menegaskan bahwa pembunuhan terhadap petugas sipil yang menjalankan pelayanan publik merupakan bentuk kekerasan yang melampaui batas. Ia menyoroti ironi pahit: orang yang bekerja menyediakan dukungan pertanian justru menjadi sasaran senjata.
Desakan kepada aktivis dan lembaga HAM
Arief mempertanyakan sikap sejumlah lembaga yang biasanya vokal soal isu HAM. Menurutnya, kasus penembakan pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya harus mendapat perhatian setara, karena korban adalah warga sipil yang sedang menunaikan tugas negara di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Jumat, 11 September 2026. Ia menekankan bahwa diamnya pihak-pihak yang selama ini aktif menyuarakan hak asasi justru berisiko melemahkan perlindungan terhadap petugas pelayanan di daerah rawan.
Lokasi dan waktu kejadian
Kampung Muliama di Distrik Muliama menjadi lokasi penembakan. Wilayah Kabupaten Jayawijaya berada di Papua Pegunungan, area yang kerap menghadapi tantangan keamanan terkait aktivitas kelompok bersenjata. Identitas korban telah disebutkan pihak terkait dengan inisial dan usia serta jabatan masing-masing untuk keperluan pelaporan publik.
- AR (49) — Kepala Bidang Peternakan
- AAM (35) — dokter hewan
- WB (24) — pegawai Dinas Pertanian
Implikasi bagi keamanan petugas sipil
Kematian tiga pegawai pertanian menyoroti kerentanan aparat sipil non-keamanan yang turun ke kampung untuk program pembangunan. Tanpa jaminan keselamatan yang memadai, pelaksanaan layanan dasar di lapangan berisiko terhambat, sementara masyarakat yang membutuhkan dampingan justru kehilangan dukungan teknis.
Kecaman dari kalangan sipil ini menuntut negara hadir secara nyata: investigasi tuntas, perlindungan bagi pegawai yang bertugas, serta konsistensi suara HAM terhadap kekerasan yang menimpa warga sipil, termasuk petugas pemerintah daerah. Tragedi Muliama menjadi pengingat bahwa pelayanan publik tidak boleh dibayar dengan nyawa.
Publik menunggu langkah konkret penegakan hukum dan jaminan keamanan bagi insan pertanian serta petugas sipil lain di Papua Pegunungan agar program kesejahteraan tidak lagi dibayangi ancaman bersenjata.
Sumber: Sindo News.